URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU

(PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 17 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEKRAETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU)

 

Pasal 39

BagianHukummempunyai tugas melaksanakanpenyusunanperaturanperundang-undangan dan kebijakandaerah, pelaksanaankajianhukum dan kebijakandaerahsertapenyelesaiansengketahukum, bantuanhukum, dokumentasi dan informasihukum.

Pasal 40

BagianHukumdalammelaksanakan tugas sebagaimanadimaksuddalamPasal 39 menyelenggarakanfungsi:

  1. pengkoordinasianpenyusunanperaturandaerah dan kebijakandaerah;
  2. pengkajian dan penerapan peraturan perundang-undangan;
  3. pelaksanaan dan pemberian bantuan hukum;
  4. penyelesaian sengketa hukum;
  5. pelayanan administrasi di bidang hukum;
  6. pengelolaan dokumentasi hukum; dan
  7. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh asisten bidang administrasi umum.

Pasal 41

[1]     Subbagian Perundang-Undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan dan koordinasi penyusunan  peraturan  perundang-undangan dan kebijakan daerah.

[2]    Uraian tugas Subbagian Perundang-Undangan meliputi:

  1. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan Subbagian Perundang-Undangan;
  2. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, publikasi distribusi dan penggandaan peraturan perundang-undangan;
  3. merencanakan kegiatan Subbagian Perundang-Undangan berdasarkan fake rolex kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  4. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Subbagian Perundang-Undangan agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
  5. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Perundang-Undangan dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
  6. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Perundang-undangandan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  7. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Perundang-Undangan;
  8. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Perundang-Undangan guna penyempurnaan lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
  9. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan fake watches penyusunan program-program pada Subbagian Perundang-Undangan Hukum sebagai pedoman dan landasan kerja;
  10. menghimpun, membuat dan mengevaluasi Laporan akuntabilitas kinerja triwulan, semester dan tahunan di lingkungan Subbagian Perundang-undangan;
  11. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Perundangan-undangan;
  12. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Perundangan-undangan serta program kerja tahunan;
  13. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Perundangan-undangan serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  14. menghimpun dan menginventarisasi dalam rangka perumusan kebijakan bidang Perundangan-undangan;
  15. melakukan koordinasi terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Perundangan-undangan;
  16. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah melalui Kepala Bagian Hukum, dalam pelaksanaan tugas Subbagian Perundangan-undangan; dan
  17. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Hukum.

Pasal 42

  • Subbagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan tugas pemberian bantuan hukum dan tindaklanjut.

(2) Uraian tugas Subbagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut meliputi:

  1. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan Subbagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut;
  2. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, publikasi distribusi dan penggandaan peraturan perundang-undangan;
  3. merencanakan kegiatan Subbagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  4. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Bantuan Hukum dan tindaklanjut agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
  5. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
  6. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  7. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut guna penyempurnaan lebih lanjut;
  8. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
  9. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Bantuan Hukum dan tindaklanjut sebagai pedoman dan landasan kerja;
  10. menghimpun, membuat dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja triwulan, semester dan tahunan di lingkungan Subbagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut;
  11. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut;
  12. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbag Bantuan Hukum dan Tindaklanjut serta program kerja tahunan;
  13. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  14. menghimpun dan menginventarisasi dalam rangka perumusan kebijakan bidang Bantuan Hukum dan Tindaklanjut;
  15. melakukan koordinasi terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Bantuan Hukum dan Tindaklanjut;
  16. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah melalui Kepala Bagian Hukum, dalam pelaksanaan tugas subbagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut; dan
  17. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Hukum.

Pasal 43

  • Subbagian Dokumentasi Hukum mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pelayanan dokumentasi hukum.

(2)    Uraian tugas Subbagian Dokumentasi Hukum  meliputi:

  1. menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta kegiatan Subbagian Dokumentasi Hukum;
  2. melaksanakan inventarisasi, dokumentasi, publikasi distribusi dan penggandaan peraturan perundang-undangan;
  3. merencanakan kegiatan Subbagian Dokumentasi Hukum berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
  4. memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan Dokumentasi Hukum agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas;
  5. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di lingkungan Subbagian Dokumentasi Hukum dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing-masing;
  6. membimbing para bawahan di lingkungan Subbagian Dokumentasi Hukum dan melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku;
  7. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan di lingkungan Subbagian Dokumentasi Hukum guna penyempurnaan lebih lanjut;
  8. menilai kinerja para bawahan di lingkungan Subbagian Dokumentasi Hukum berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
  9. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan penyusunan program-program pada Subbagian Dokumentasi Hukum sebagai pedoman dan landasan kerja;
  10. menghimpun, membuat dan mengevaluasi laporan akuntabilitas kinerja triwulan, semester dan tahunan di lingkungan Subbagian Dokumentasi Hukum;
  11. mencari, mengumpulkan, menghimpun, dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Dokumentasi Hukum;
  12. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penyusunan kebijakan, pedoman, dan petunjuk teknis mengenai penyusunan program-program kerja di lingkungan Subbagian Dokumentasi Hukum  serta program kerja tahunan;
  13. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan penyusunan program-program di lingkungan Subbagian Dokumentasi Hukum serta menyiapkan bahan-bahan dalam rangka pemecahan masalah;
  14. menghimpun dan menginventarisasi dalam rangka perumusan kebijakan bidang Dokumentasi Hukum;
  15. melakukan koordinasi terhadap satuan kerja perangkat daerah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Dokumentasi Hukum;
  16. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah melalui Kepala Bagian Hukum, dalam pelaksanaan tugas subbagian Dokumentasi Hukum; dan
  17. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bagian Hukum.