URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARRU

(PERATURAN BUPATI BARRU NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM PADA SEKRETARIAT DAERAH)

 

Bagian Ketujuh

Bagian Hukum

Paragraf 1

Sub Bagian Perundang-undangan

Pasal 64

Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Perundang-undangan terdiri dari :

  1. Pengolah Data Bahan Produk Hukum;
  2. Penghimpun Bahan Produk Hukum; dan
  3. Penyelenggara Tata Usaha Bagian.

Pasal 65

  • Pengolah Data Bahan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 64 huruf a mempunyai tugas menerima, mempelajari dan mengoreksi konsep pra rancangan produk hukum menjadi rancangan peraturan daerah untuk diteruskan kepada pimpinan selanjutnya memberi nomor  dan mengarsipkan produk hukum tersebut, memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  1. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  2. mempelajari konsep pra rancangan produk hukum yang telah didisposisi kepala Sub Bagian untuk selanjutnya akan diproses menjadi rancangan peraturan daerah atau hukum lainnya;
  3. menyusun data realisasi rancangan produk hukum dengan cara mengelompokkan menurut jenisnya.
  4. mengoreksi naskah dinas yang masuk dari satuan-satuan kerja sebelum diteruskan kepada pimpinan agar pimpinan tinggal membubuhkan paraf;
  5. mengarsipkan konsep naskah dinas dan produk-produk hukum yang telah diproses menjadi rancangan produk hukum agar mudah diantisipasi bila kemudian ada masalah yang timbul pada rancangan produk hukum;
  6. memberi nomor dan membukukan Keputusan Bupati, Peraturan Daerah, Lembaran Daerah dan produk hukum lainnya;
  7. mengarsipkan Keputusan Bupati yang telah ditandatangani dan diberi nomor dengan file khusus agar mudah ditemukan bila dibutuhkan;
  8. memberi saran kepada atasan yang berkaitan dengan proses produk-produk hukum;
  9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 66

  • Penghimpun Bahan Produk Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 64 huruf b mempunyai tugas mempelajari konsep pra rancangan produk hukum, menyusun data realisasi rancangan produk hukum, mengoreksi konsep naskah dinas, mengarsip konsep naskah dinas, memberi nomor dan membukukan Keputusan Bupati, mengarsipkan Keputusan Bupati dan produk hukum lainnya serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  1. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  2. menerima dan mengumpulkan bahan-bahan rancangan produk hukum dari satuan kerja terkait dengan cara memilah-milah menurut jenisnya agar  mudah membukukannya;
  3. mencatat dalam buku register bahan-bahan pra produk hukum agar mudah ditelusuri tingkat penyelesaiannya;
  4. mempersiapkan data dan bahan konsultasi dan koordinasi dengan satuan kerja terkait agar proses penyelesaiannya dapat tepat waktu;
  5. mempersiapkan bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah dengan cara mengelompokkan menurut jenisnya;
  6. memberi saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan proses pra rancangan produk hukum;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 67

  • Penyelenggara Tata Usaha Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 64 huruf c mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha bagian, urusan kepegawaian, urusan keuangan dan urusan rumah tangga lainnya.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  1. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  2. menerima dan mencatat perihal naskah dinas yang masuk ke Bagian Hukum dan memberikan lembar disposisi dan melanjutkannya ke Kepala Bagian Hukum untuk didisposisi;
  3. mencatat disposisi dan tanggal naskah dinas dari Kepala Bagian Hukum dan mendistribusikan kepada Kepala Sub Bagian melalui pengadministrasi umum masing-masing Sub Bagian sesuai dengan isi disposisi;
  4. mencatat tanggal penerimaan, alamat yang dituju dan perihal naskah dinas yang sudah selesai diproses di Bagian Hukum;
  5. mencatat dan menyimpan naskah dinas, memorandum, dokumen yang sudah selesai diproses pada Bagian Hukum;
  6. memberikan permintaan layanan arsip naskah dinas sesuai petunjuk Kepala Bagian Hukum;
  7. mengumpulkan dan menginventarisasi data dan bahan kepegawaian PNS pada Bagian Hukum;
  8. membantu proses penyelesaian administrasi kepegawaian bagi PNS pada Bagian Hukum;
  9. menginventarisasi berbagai alat dan perlengkapan kantor yang dimiliki Bagian Hukum dalam buku dan kartu inventaris barang;
  10. membuat analisa kebutuhan alat dan perlengkapan kantor yang dibutuhkan Bagian Hukum;
  11. melaksanakan proses administrasi keuangan Bagian Hukum yang berhubungan dengan anggaran rutin;
  12. menjaga agar suasana ruangan Bagian Hukum dalam keadaan bersih, rapi dan aman sehingga kondusif bagi suasana kerja;
  13. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  14. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 2

Sub Bagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut

Pasal 68

Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Bantuan Hukum dan Tindaklanjut terdiri dari :

  1. Pengelola Permasalahan Hukum;
  2. Pengadministrasi Data Permasalahan Hukum;
  3. Pelaksana Kegiatan Perkara Hukum; dan
  4. Pengolah Bahan Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan.

Pasal 69

  • Pengelola Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf a mempunyai tugas menerima, menghimpun, mempelajari data permasalahan hukum dan memberikan bantuan hukum menyangkut perkara dalam menjalankan tugas kedinasan, melakukan kegiatan pelaksanaan penyuluhan hukum serta melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  1. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  2. menghimpun data permasalahan hukum yang masuk dari satuan-satuan kerja Pemerintah Kabupaten Barru;
  3. mengidentifikasi permasalahan hukum menurut jenisnya untuk diajukan kepada atasan;
  4. mempelajari permasalahan hukum yang telah didisposisi atasan dengan melakukan hubungan kerja dengan satuan kerja terkait.
  5. memberi bantuan hukum di dalam dan di luar pengadilan terhadap pegawai Pemerintah Kabupaten yang tersangkut perkara dalam menjalankan tugas kedinasan;
  6. melakukan hubungan kerja atas pelaksanaan penyuluhan hukum dengan instansi terkait agar penyuluhan hukum dapat dilaksanakan secara terpadu;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 70

  • Pengadministrasi Data Permasalahan Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 68 huruf b mempunyai tugas menerima, menghimpun, memilah, mengetik, dan mengarsipkan data permasalahan hukum dan melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  1. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  2. menerima dan mencatat dalam buku register data-data permasalahan hukum agar dapat diketahui sewaktu-waktu permasalahan hukum yang masuk;
  3. memilah-milah data permasalahan hukum menurut jenisnya agar dapat dengan mudah diketahui yang mana harus didahulukan penyelesaiannya;
  4. membantu pengetikan data-data masalah hukum yang akan diajukan kepada pimpinan;
  5. menata arsip perkara dan permasalahan hukum lainnya agar mudah ditemukan bila diperlukan;
  6. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  7. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 71

  • Pelaksana Kegiatan Perkara Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf c mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian berbagai sengketa dan perkara hukum yang melibatkan pemerintah kabupaten dengan pihak lainnya.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  1. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  2. mengumpulkan bahan yang berkaitan dengan sengketa dan perkara-perkara hukum pemerintah kabupaten dengan pihak lainnya;
  3. mempersiapkan bahan bagi pelaksanaan persidangan perkara hukum pemerintah kabupaten di pengadilan;
  4. menyusun konsep materi gugatan dan materi pembelaan atas perkara hukum pemerintah kabupaten yang berlangsung di pengadilan;
  5. menghadiri berbagai agenda persidangan di pengadilan yang berkaitan dengan perkara hukum pemerintah kabupaten;
  6. melaksanakan konsultasi hukum dengan penasehat hukum pemerintah kabupaten;
  7. membuat berita acara pelaksanaan rapat yang membahas berbagai permasalahan dalam rangka penyelesaian perkara hokum pemerintah kabupaten;
  8. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  9. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 72

  • Pengolah Bahan Penyelesaian Tindaklanjut Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 huruf d mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan yang ditangani oleh Tim Tidaklanjut Pemerintah Kabupaten Barru.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  1. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  2. mengumpulkan bahan dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan yang akan ditangani oleh Tim Tindakklanjut;
  3. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan Tim Tindaklanjut;
  4. mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan rapat koordinasi Tim Tindaklanjut;
  5. membuat berita acara hasil pelaksanaan rapat Tim Tindaklanjut;
  6. menyusun konsep hasil rekomendasi Tim Tindaklanjut yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 3

Sub Bagian Dokumentasi Hukum

Pasal 73

Nomenklatur Jabatan Fungsional Umum pada Sub Bagian Dokumentasi Hukum terdiri dari :

  1. Pengolah Data Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
  2. Pengolah Bahan Kegiatan Penyuluhan Hukum;
  3. Pendistribusi Surat (Caraka); dan
  4. Operator Komputer.

Pasal 74

  • Pengolah Data Sistim Jaringan Dokumentasi dn Informasi Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf a mempunyai tugas menerima, menghimpun dan mencatat buku-buku Produk Hukum, melayani pegawai atau masyarakat yang membutuhkan informasi, merawat koleksi dan melaksanakan tugas lain yang diperintahkan
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  1. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  2. menerima, menghimpun dan mencatat buku-buku Produk Hukum, bulletin-bulletin baik dari Departemen Dalam Negeri maupun dari Departemen lain dengan  mencatat dalam buku register  agar  mudah menata dan mencarinya;
  3. menerima dan mencatat peraturan daerah dari daerah lain baik berupa buku maupun lembaran lepas dengan mencatat dalam buku register khusus agar mudah ditemukan bila ada yang membutuhkan;
  4. menata buku-buku Produk Hukum dan barang cetakan lainnya sesuai dengan nomor kodenya agar mudah ditemukan bila dibutuhkan;
  5. merawat semua koleksi SJDI hukum agar tetap utuh;
  6. melayani pegawai atau masyarakat yang membutuhkan buku-buku Produk Hukum dengan cara mencatat dalam buku pinjaman agar mudah ditelusuri kembali;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 75

  • Pengolah Bahan Kegiatan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b mempunyai tugas mengumpulkan bahan dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum oleh Tim Penyuluhan Hukum Pemerintah Kabupaten.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  1. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  2. mengumpulkan bahan bagi pelaksanaan berbagai kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan Hukum Kabupaten;
  3. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan penyuluhan hukum;
  4. menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang akan dilaksanakan Tim Penyuluhan Hukum Kabupaten;
  5. mencatat berbagai pertanyaan masyarakat yang diajukan pada saat pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum;
  6. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Penyuluhan Hukum Kabupaten;
  7. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 76

  • Pendistribusi Surat Bagian (Caraka) sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf c mempunyai tugas melakukan pendistribusian surat dan naskah dinas yang telah diproses oleh seluruh Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian Hukum.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
    1. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
    2. melakukan pendistribusian berbagai surat dan naskah dinas yang telah diproses oleh seluruh Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian Hukum;
    3. melakukan pendistribusian berbagai dokumen yang dihasilkan oleh seluruh Sub Bagian-Sub Bagian pada Bagian Hukum;
    4. melakukan pendistribusian surat-surat undangan untuk berbagai acara/rapat/pertemuan yang diselenggarakan oleh Bagian Hukum;
    5. melakukan pendistribusian naskah dinas lainnya yang telah ditandatangani Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah Kabupaten Barru dan Kepala Bagian Hukum;
    6. melakukan pencatatan tujuan dan alamat surat dan naskah dinas pada buku ekspedisi untuk memudahkan penyalurannya;
    7. memberikan lembaran tanda terima pada setiap surat dan naskah dinas yang akan disalurkan;
    8. mengantar/membawa surat dan naskah dinas ke alamat tujuan dan menerima kembali tanda terima surat dan naskah dinas;
    9. mengarsipkan setiap tanda terima surat dan naskah dinas sebagai alat kontrol;
    10. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
    11. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 77

  • Operator Komputer sebagaimana dimaksud Pasal 73 huruf d mempunyai tugas mengelola data, menginput data dan melakukan print naskah dinas melalui komputer.
  • Uraian tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, adalah :
  1. mempelajari tugas dan petunjuk kerja yang diberikan atasan;
  2. memasukkan program dan perangkat lainnya sesuai kebutuhan;
  3. memeriksa dan mengolah data yang berkaitan dengan naskah dinas yang diinput ke dalam komputer;
  4. mengoreksi olahan data yang sementara diproses dalam komputer agar diperoleh hasil yang benar dan rapi;
  5. mencatat nama kode file sebagai pengendali untuk memudahkan penemuan kembali apabila diperlukan;
  6. menyimpan file data sebagai arsip berdasarkan permasalahannya;
  7. memelihara perangkat komputer dan memperbaiki kerusakan ringan agar komputer selalu dalam keadaan siap pakai;
  8. melakukan input dan print naskah dinas yang berkaitan dengan tugas Sub Bagian;
  9. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan; dan
  10. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.